Home / TERKINI / Tunjangan Belum Dibayar, 147 Desa di Sikka Berhutang
Perangkat desa memenuhi senayan Jakarta. Foto Kumparan.com

Tunjangan Belum Dibayar, 147 Desa di Sikka Berhutang

MAUMERE – Belum direalisasikanya pembayaran tunjangan aparat pemerintah desa dan BPD serta biaya operasional pemerintahan desa selama empat bulan berdampak langsung kepada perangkat desa.

Menutup biaya operasional pemerintahan desa dan kebutuhan pribadi perangkat desa, mereka berhutang ke sana-kemari menutup kebutuhan rumah tangga dan operasonal di desa.

BACA JUGA :   24 Kades di Duga Korupsi Dana Desa 

“Tunjangan aparat desa dan biaya operasional belum dibayar, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Rata-rata semua desa berhutang untuk biaya operasional. Sama juga untuk kebutuhan rumah tangga, aparat desa berutang dulu,” kata Ketua Ketua Forum Koordinasi Kepala Desa (Forkkades) Sikka, Antonius B Luju, kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (30/4/2019) di Maumere.

Masyarakat desa, kata Antonius, tidak mau tahu kalau saat ini semua desa di Sikka belum menerima biaya operasional desa. Mereka hanya tahu ketika datang ke kantor desa dan dilayani kebutuhannya.

BACA JUGA :  Sepasang Paus Terdampar

Kondisi yang sama dialami aparat pemerintahan desa yang hanya menyandarkan kepada gaji. Untuk menutup kebutuhan hidup terpaksa berhutang.

“Kalau yang punya usaha samping masih relatif nyaman. Tapi kalau yang hanya andalkan gaji, pasti hutang dulu,” ujar Antonius.

Sejumlah 147 desa di Kabupaten Sikka belum dibayar biaya operasional kantor dan gaji aparat desa sejak bulan Januari sampai April 2019. Kondisi tahun 2019 yang terburuk dialami desa-desa di Sikka.

Sumber : Pos Kupang

About admin

Check Also

24 Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa

KUPANG – Berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kupang dari Januari …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *