Home / KOLOM PENULIS / Perlukah Perangkat Desa SKB 4 Menteri Atau Revisi PP Ya

Perlukah Perangkat Desa SKB 4 Menteri Atau Revisi PP Ya

Pemerintah akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri, menyetujui gaji perangkat desa setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II-A. SKB tersebut ditandatangani  Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Eko Putro, dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo serta disaksikan oleh Menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Namun, timbul pertanyaan besar dari Keputusan SKB 4 menteri terkait gaji perangkat desa. Didalam SKB tersebut juga menyetarakan gaji kepala desa dan Sekretaris Desa. Sebagian daerah, terutama di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, keputusan tersebut bukanlah hal yang mengembirakan.

Kenapa tidak mengembirakan? Yah,  gaji kepala desa pada 2019 ini sudah setara ASN Golongan III. Keluarnya SKB tersebut otomatis gaji kepala desa di Kabupaten Karimun malah turun merosot, yang mulanya Rp, 2,7 juta menjadi Rp 1,9 Juta.

Saya akan merinci sedikit penghasilan Kades di Kabupaten Karimun pada 2019, di luar dari BPJS.  Gaji kepala Desa saja sudah Rp 2.7800.00, tunjangan khusus Rp 1.250.000. Selain menerima tunjangan khusus kades malah menerima tunjangan beban kerja Rp 545.000 perbulan,  tunjangan jabatan Rp 545.000 dan tujangan tahunan Rp.1.390.000,”

Hanya saja, SKB yang sudah ditandatanggani 4 orang menteri itu malah membuat kepala desa menjadi khawaitr akan gaji diterima mereka setiap bulan. Seharusnya, pemerintah melakukan survey dan mencari data di setiap daerah gaji yang telah diterima kades selama ini. Jangan sampai gaji kades yang sudah lebih dari golongan III-A, menjadi golongan II.A.

Seperti dikatakan Menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, gaji tersebut akan dilakukan kepada perangkat desa yang terdiri dari 12 orang, yakni satu kepala desa, satu sekretaris desa dan 10 pelaksana desa.

Namun, ia menjelaskan besaran penghasilan tetap (siltap) untuk bagiannya akan berbeda-beda. Adapun gaji kepala desa akan setara 100% dengan gaji golongan IIA, sekretaris desa 90% dari golongan IIA, dan perangkat desa hanya 80% dari gaji golongan IIA.

“Penyetaraan penghasilan tetap perangkat desa yang meliputi kepala desa satu orang, sekretaris desa satu orang, dan perangkat pelaksana desa 10 orang. Besaran siltap perangkat pemerintahan desa atau perangkat desa, kades setara gaji golongan IIA, sekdes 90%-nya, perangkat pelaksana 80%-nya,” jelas dia dalam konferensi pers di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/1/2019) hari  ini.

Padahal, janji presiden sebelumnya akan merevisi PP Nomor 47 Tahun 2015. Ini mengatur mengenai penghasilan tetap perangkat desa mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 yang menyatakan bahwa penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. Didalam PP tersebut jelas menyatakan, ADD sebagaimana dimaksud pada dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Inilah yang membuat tanda tanya perangkat desa terkiat kenaikan gaji perangat. Kenapa harus ditandatangi empat menteri dan bukan revisi PP 47. Padahal, presiden akan merevisi PP 47 tahun 2015 ini. Semoga pemerintah segera mengevaluasi lagi terkiat dikeluarkan SKB 4 menteri ini.

 

Penulis Ahmad Yani

Pengiat Desa

About admin

Check Also

Insentif RT/RW Berpeluang Naik, Operasional Pemerintahan Desa Tidak Lagi Masuk Porsi 30 Persen APBDesa

JAKARTA – PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua terhadap PP No. 43/2014 yang …

4 comments

  1. S sore.
    hanya mohon siltap peranglat desa naik sesuai gajis PNS golongan IIA, tp pembagian tdk usah di otak ati sesuai aturan lama yaitu :
    1. Kepala desa 100%
    2. Sekdes 70% dari siltap Kades,
    3. Perangkat Desa lainnya 50% dari siltap kades
    Artinya hanya gajis perangkat desa naik, utk siltap Kades, Sekdes dan BPD sesuai yg lama baru pemerintah pusat hebat apalagi klu dikaitkan dgn politik tp bukan parpol.
    Dari semua itu sudah sesuai dgn tanggung jawab pemerintah desa terhadap negara karena juga kalau desa ini tdk seperti OPD, desa mengurus dari lahir sampai meninggal, bodah sampai pintar, orang gila hingga jinius dll.. Nah, kira2 ada yg nakal proses saja sesuai aturan yg berlaku. Mohon maaf jika salah tapi itulah menurut saya yg di pedalaman.

  2. Waaahh,parah ini. Yang saya takutkan terjadi
    Lah gimana ini, saya perangkat dari jatim
    Kades saya gaji sudah 3,6jt
    Saya 2,1jt
    Merosooott tajam dong.
    Gimana niih pemerintah kok gak dipelajari dulu 🤦‍♀️