Home / TERKINI / Pemerintah Keluarkan PP Nomor 11 Tahun 2019 penganti PP 43 dan Sudah Diundangkan, Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIa

Pemerintah Keluarkan PP Nomor 11 Tahun 2019 penganti PP 43 dan Sudah Diundangkan, Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIa

Jakarta – Pemerintah sudah mengeluarkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

BACA JUGA :  Penghasilan Perangkat Desa Sah Setara Golongan IIa

Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI) Mujito mengatakan, sudah menerima nomor revisi PP pengantin PP Nomor 43.

“Saya baru mendapatkan kabar dari Sekretaris Kabinet tentang penganti PP Nomor 43,” kata Mujito.

Mujito mengatakan, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“Itu sekaligus untuk menjawab keresahan perangkat desa, yang menanyai apakah sudah diundangkan? Dan itu sudah di undangkan,” terangnya. Sementara untuk isi dari PP tersebut belum dapat diterima PP PPDI.

Revisi PP lanjut Mujito ditetapkan tanggal 28 Februari 2019, pada Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo resmi menandatangani revisi PP Nomor 43 dan 47. Hal itu dikatakan langsung ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Mujito, Kamis (28/02/2019).

“Revisi PP 43/47 resmi ditandatangai presiden,” kata Mujito.  Ia mengatakan, akan dipangil Mensesneg pada Senin, 4 Maret 2019 mendatang.

Seperti diektahui, PP 43 Tahun 2014 yakni tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Sementara PP Nomor 47 Tahun 2015 adalah perubahan tentang PP 43 tentang Desa. Dalam PP tersebut juga mengatur tentang Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Seperti diketahui, penghasilan kepala desa (Kades) sekurang-kurangnya 120 persen dari ASN Golongan IIa. Sementara sekdes, sekurang-kurangnya 110 persen.

“Dan untuk perangkat desa 100 persen dari golongan IIa,” terang Mujito

About aan

Pernah bergelut di dunia jurnalistik selama 5 tahun dan dua tahun sebagai Sekretaris Desa. Media ini Merupakan sarana informasi yang dibangun untuk mempublikasikan ide dan gagasan, maupun informasi tentang desa di Nusantara. Isi informasi dan berita berasal dari sumber dan media yang dipercaya. Media ini bersifat privasi dan memiliki tujuan positif untuk membantu desa mendapatkan informasi. Bukan untuk bisnis, pengelola menerima berita dari desa dan artikel seputar desa. : WA :081364175687 dan email : neniastaria1987@gmail.com

Check Also

Sembunyi Saat Jadi DPO, Mantan Kades Ini Diringkus Polisi Dugaan Korupsi Dana Desa 2017

BATUBARA – Arifin, mantan Kepala Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara …

23 comments

  1. Kalau belum ada atau belum diberikan salinan PP nya, saya rasa blm bisa dipublikasikan.
    Khawatirnya meleset lagi…

  2. Harap diralat pendapatan kades tertulis di artikel 20persen yang betul kisaran 120%. Yg lainnya saya meng amini saja.

    • Baik .. terimakasih

      • Walaupun PP sudah di tanda tangani..klo peraturan Bupati tentang besaran Siltap dan tunjangan di desa masing2 kabupaten belum keluar…sama aja bohong ..PP tersebut belum bisa di implementasikan….

  3. Kalau boleh minta di share juga pp terbaru nya

  4. Mana salinan PPnya…..

  5. Tetap Semangat Saudara

  6. Semoga apa yg d janjikan pemerintah kepada perangkat desa cepat terealisasi.

  7. Kalo takut kpleset, beritanya disimpan dulu mas, nanti dkira HOAX tu..

  8. Sugeng Rudiawan

    Perbup tentang Siltap sdah keluar, tpi Siltap belum setara 2A, apakah harus Perbup Perubahan?

  9. Mana pp nya…ini mah sama dengan berita hoax…kagas jelas aturanya tau tau buat berita

  10. berita ga jelas…hati hati min..penyebar hoax sampean

  11. Apakah benar akan efektif januari 2020,,, tlong pncerahan

  12. PP 11 Tahun 2019= sebuah kemunduran di Kabupaten Kami. Kami PPDRI bukan PPDI.

  13. Siap² Turun Gunung!!!

    Gaji kami Perangkat desa di salah satu kabupaten Wilayah kalteng saat ini :
    Kades : 3,8jt
    Sekdes : 2,7jt
    Perangkat : 2jt
    Belum kabupaten lan, gaji kades nya ada yg hmpir 4,5jt/bln.

    Bayangkan kalau disetarakan dgn PNS GOL. IIa yg jika masa jabatan 0 tahun hanya berkisar 1,9jt,..
    Logikanya untung dr mana.?. Hahaha

  14. kita hanya dapat berharap tapi blm tentu harapan itu terwujud,semua masih tergantung dari Pemkab

  15. Tolong salinan PP nya pak di share

  16. Imbas adanya PP No.11 Tahun 2019 seyogyanya juga merubah aturan tentang penggunaan Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa, adanya aturan prosentase maksimal yang boleh untuk Siltap akan memperngaruhi perhitungan APBDes.
    Di sisi lain ada Pemkab yang sudah membuat Perbup ttg Siltap, Tunjangan, Tamsil dan Penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Perbup Banyumas No.5 Tahun 2019 ditetapkan tgl 16 Januari 2019) masih menggunakan dasar PP 43 yg dirubah dg PP 47, sedangkan dalam PP 11/2019 menyebutkan bahwa pembagian Siltap Perangkat desa tetap bersumber dari ADD. Pembagianya untuk kades minimal 120 persen, sekdes 110 persen dan Perangkat Desa 100 persen dari penghasilan PNS golongan IIa.

  17. Saya punya PP 11 tahun 2019