Home / TERKINI / Pemkab Bangka Gaet KPK untuk Bantu Penyerapan Dana Desa

Pemkab Bangka Gaet KPK untuk Bantu Penyerapan Dana Desa

BANGKA–Pemerintah Kabupaten Bangka menggaet Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu para Kepala Desa se Kabupaten Bangka dalam menambah pengetahuan untuk menggunakan anggaran Desa. Tujuannya agar tidak ada ketakutan dan tingginya penyerapan anggaran Desa pertahunnya.

Ia menjelaskan, Kepala Desa jangan hanya membangun jalan setapak atau drainase dalam menggunakan anggarannya, perlu inovasi lainnya untuk menghasilkan pendapatan dan pemberdayaan kepada masyarakat.

BACA JUGA : Jaksa Agung Luncurkan Aplikasi Haha desa

“Jadi saya sudah sampaikan jangan fokus pada infrastruktur, sebanyak apapun membangun infrastruktur tidak ada fit back, anggaran akan habis, dari dana Desa untuk infrastruktur itu mereka harus bisa menciptakan lapangan kerja, usaha yang ada di daerah mereka, tetapi kalau membangun jangan hanya drainase yang perlu perawatan, bangun jalan juga kelas jalannya biasa, baiknya uang desa buat usaha yang ada di desa itu, menghasilkan pendapatan desa tidak bisa ketergantungan ADD terus,” kata Bupati Mulkan kepada wartawan, Selasa (9/7/2019).

Ia mengakui sampai saat ini masih minimnya penyerapan anggaran Pemerintahan Desa karena adanya ketakutan dalam penggunaanya.

BACA JUGA : Kades Ditangkap Korupsi Dana Desa

“Sampai hari ini penyerapan masih minim ada suatu keraguan (Pemerintah Desa–red) dalam hal penyerapan anggaran, dalam masa pemerintahan kami ini, kita harus mencari permasalahan kepala desa melihat penyerapan tidak sampai 80 persen,” ungkapnya.

Mulkan mengatakan dengan banyaknya keraguan menggunakan anggaran Desa berakibat rendahnya penyerapan anggaran Desa saat ini. Ia harapkan dengan ilmu serta pengetahuan menggunakan anggaran Desa oleh pihak KPK bisa menambah percaya diri Kepala Desa dalam membangun Desanya.

“Kepala desa adanya suatu keraguan, terkait penyerapan anggaran tersebut kita undang KPK mereka berdialog terkait penganggaran yang baik dalam penggunaanya,” lanjutnya.

Lebih jauh ia menjelaskan penyerapan anggaran Desa saat ini tidak mencapai 50 persen, masih ada anggaran silpa yang harus digunakan untuk meningkatkan penyerapan

“Beberapa Desa masih dibawah 50 persen dalam pemeriksaan banyak silpa tidak baik di desa tidak di gunakan anggatan tersebut, kecuali berbenturan aturan aturan, ketika tidak ada benturan harus digunakan. Inilah akan di kupas dari pada KPK terutama dalam perencananan,” pungkasnya. (Bangkapos)

About aan

Pernah bergelut di dunia jurnalistik selama 5 tahun dan dua tahun sebagai Sekretaris Desa. Media ini Merupakan sarana informasi yang dibangun untuk mempublikasikan ide dan gagasan, maupun informasi tentang desa di Nusantara. Isi informasi dan berita berasal dari sumber dan media yang dipercaya. Media ini bersifat privasi dan memiliki tujuan positif untuk membantu desa mendapatkan informasi. Bukan untuk bisnis, pengelola menerima berita dari desa dan artikel seputar desa. : WA :081364175687 dan email : neniastaria1987@gmail.com

Check Also

Sembunyi Saat Jadi DPO, Mantan Kades Ini Diringkus Polisi Dugaan Korupsi Dana Desa 2017

BATUBARA – Arifin, mantan Kepala Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *