Home / TERKINI / Laporan Ada, Proyek Tidak Dikerjakan, Kades di Jombang Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa

Laporan Ada, Proyek Tidak Dikerjakan, Kades di Jombang Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa

JOMBANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menetapkan Kepala Desa Dukuhmojo Pranajaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa.

Kades Dukuhmojo tersebut dikenakan pasal tentang kerugian keuangan negara.

Kepala Seksi Pidana Khusus Pidsus kejari Jombang M Salahuddin mengatakan, Pranajaya sebagai kepala pemerintahan desa diduga menyelewengkan dana desa senilai Rp278,4 juta dari dua kegiatan yang dilaksanakan pada 2018.

Baca : Kejari Jombang Geladah Kantor Desa Dukumuhojo

Kedua kegiatan yang bersumber dari anggaran dana desa tersebut adalah proyek pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di Dusun Kemudo Selatan, Desa Dukuhmojo, senilai Rp257,8 juta.

Kemudian, dana bantuan kegiatan sosial kemasyarakatan senilai Rp20,6 juta.

“Berdasarkan hasil penyelidikan hingga tahap penyidikan, unsur melakukan tindak pidananya terpenuhi,” kata Salahuddin seperti dilansir Kompas.com, Jumat (30/8/2019).

Kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Dukuhmojo itu mulai naik ke tahap penyidikan pada 17 Juli 2019. Kemudian, pada 19 Agustus 2019, penyidik menetapkan Kepala Desa Dukuhmojo sebagai tersangka.

Terungkapnya kasus korupsi dana desa berawal dari laporan pengaduan umum yang diterima Kejari Jombang beberapa bulan lalu.

Hasil penyelidikan Kejari Jombang juga selaras dengan hasil evaluasi Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jombang yang menemukan adanya penyelewengan.

Tidak ada pengerjaan proyek

Salahuddin memaparkan bagaimana modus tersangka melakukan penyelewengan anggaran dana desa.

Penyelewengan diduga dilakukan dengan menerima anggaran, namun tidak mengerjakan proyek.

“Proyek ini fiktif. Tidak dikerjakan, tetapi laporannya ada,” ujar Salahuddin.

Selain proyek fiktif pembangunan TPT, tersangka juga diduga meraup dana desa pada pos bantuan kegiatan sosial kemasyarakatan senilai Rp20,6 juta.

Anggaran kegiatan non-fisik berupa bantuan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dikeluarkan dari kas desa.

Namun, anggaran tersebut tidak diketahui ke mana peruntukannya.

Padahal, anggaran tersebut untuk bantuan pendidikan anak usia dini (PAUD), pembelian alat peraga, pembelian alat kesenian, untuk forum kewaspadaan dini dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya di desa.

“Anggaran itu tidak diberikan, tapi laporannya ada, di SPJ-kan kegiatannya,” kata Salahuddin.

Menurut Salahuddin, tersangka juga dinilai menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan Desa Dukuhmojo.

Menurut Salahuddin, ada pelanggaran prosedur dalam pengelolaan, penyerapan serta pemanfaatan anggaran dana desa pada 2018 yang dilakukan tersangka.

Baca : Usai Dilantik, Dua Kades Langsung di Jebloskan ke Lapas

Pranajaya disebut meminta anggaran kegiatan kepada bendahara desa, setelah dana desa untuk kedua kegiatan tersebut dicairkan dari bank.

Padahal, kata Salahuddin, berdasarkan prosedur yang ditetapkan, anggaran dana desa hanya bisa dicairkan oleh bendahara, lalu diserahkan kepada tim pelaksana kegiatan (TPK) desa.

“Kemarin kami menyita beberapa berkas, antara lain SPJ (laporan pertanggung jawaban) kegiatan, kwitansi belanja, sama SK Kepala Desa,” kata Salahuddin.

sumber : kompas.com

About aan

Media ini Merupakan sarana informasi yang dibangun untuk mempublikasikan ide dan gagasan, maupun informasi tentang desa di Nusantara. Isi informasi dan berita berasal dari sumber dan media yang dipercaya. Media ini bersifat privasi dan memiliki tujuan positif untuk membantu desa mendapatkan informasi. Media ini bukan untuk bisnis.

Check Also

Korupsi Dana Desa Hingga Rp 156 Juta, Mantan Kades di Bojonegoro Dijebloskan Penjara

Bojonegoro – Korupsi dana desa, seorang mantan kepada desa (kades) di Bojonegoro diamankan. Kades bernama Totok …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *