Home / KOLOM PENULIS / Kasus Kontroversi Bibit Padi, Kebijakan Pengendalian Beras dan Produk produk Yang mengusai Hajat Hidup Orang Banyak 

Kasus Kontroversi Bibit Padi, Kebijakan Pengendalian Beras dan Produk produk Yang mengusai Hajat Hidup Orang Banyak 

 

Semarang – Mengingat semakin ramainya dan carut marut kasus Penangkapan peredaran bibit padi yang dianggap illegal oleh Dinas Pertanian Aceh Terhadap Kader Tengku Munirman yang berakhir pembebasan dengan alasan kemanusiaan.  Ketua DPW  Petani Jawa Tengah Dumadi Tri Restiyanto memberikan sikap politiknya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah terutama sektor sektor pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pertimbangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pertimbangan pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak melupakan faktor pemerataan pendapatan rakyat atau pendapatan nasional,” katanya.

Sektor pertanian yang merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto ( PDB ). Pentingnya penguatan orealisasi Petani yang berbasis rakyat petani baik besar , mikro, kecil dan menengah yang merupakan mitra pemerintah baik sebagai mitra kebijakan dalam bentuk penyaluran aspirasi kebijakan,  pengawasan dan pemberdayaan kebijakan pemerintah yang mengedenpankan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Dalam hal ini seperti yang terjadi perbedaan sikap politik oleh Ketua DPW Petani Jawa Tengah Dumadi Tri Restiyanto  dan Ketua Umum Petani Satriyo Damarjati dengan pertimbangan bahwa yang melatarbelakangi pemikiran ketua DPW Petani Jawa Tengah adalah latar belakang ilmu ekonomi terutama kebijakan ilmu ekonomi publik yang mempertimbangkan asas keadilan, pertumbuhan dan pemerataan.  Dimana memang ada produk produk tertentu yang sangat penting bagi Hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti Beras, Gas,  Minyak,  Batu Bara dan sumber energi yang merupakan kebutuhan masyarakat Banyak. Berhubung Indonesia adalah negara Yang menggunakan paham demokrasi Ekonomi di bawah negara Kesatuan republik Indonesia dengan asas Pancasila berbeda dengan negara yang berpaham liberal,  privat kapitalisme dengan kebijakan pasar bebas sebebasnya di dalam negara dan luar negeri dan juga bukan negara yang berpaham etatisme komunisme.  Dimana di negara komunisme produksi dan distribusi barang yang menguasai Hajat hidup orang banyak dikuasai mutlak oleh negara.  Namun bukan berarti tidak ada pengendalian pemerintah dengan penentuan harga melalui kebijakan harga,  ijin peredaran dan pengendalian mutu barang, baik secara operasi pasar atau penentuan pajak sebagai bentuk distribusi pendapatan bagi kebanyakan orang.

Mekanisme pasar yang terkendali dengan semangat kerakyatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bersemangat persatuan nasional sebagai bentuk rasa kemanusiaan yang berketuhanan  yang maha esa.

DPW Petani Jawa Tengah menyatakan

1.  Sangat mendukung pihak aparat dengan membebaskan pihak tersangka Tengku Munirman dengan alasan kemanusiaan.

2. Memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada pihak Munirman dan petani lain . Karena sosialisasi itu jarang sampai ke basis akar petani tentang kebijakan petani. Mengingat sampai saat ini belum ada undangan satupun sosial baik program , bantuan dan informasi kebijakan perijinan dan lain lain yang mengundang DPW  Petani Jawa Tengah meskipun sudah mendaftarkan diri ke Kesbangpol dalam wilayah administrasi Sejajar yaitu Jawa Tengah

3. Agar petani tidak gegabah dalam semangat pertanian dan gairah bertani sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan semangat NKRI.

4. Membentuk Struktur Petani sampai tingkat kelompok agar terjadi komunikasi antar petani dengan baik dan efektif agar hal ini tidak terjadi lagi.

Demikian sekilas sikap Ketua DPW Petani Jawa Tengah Dumadi Tri Restiyanto.  Dengan Tembusan sekretaris DPW Petanian Jawa Tengah Sutikno serta segenap pengurus DPW,  DPW Petani Se Indonesia dan DPC serta Kelompok Petani di Kabupaten atau desa Masing-masing .

Baca : Berhasil Kembangkan Benih Padi, Kades Ini Jadi Tersangka

Baca : Kabur Ke Banyumas, Korupsi Dana Desa Ini ditangkap

Baca :  Jadwal Tes Gelombang II P3K Mundur

Red. Divisi Agitasi Propaganda dan Jaringan DPW Petani Jawa Tengah

About aan

Media ini Merupakan sarana informasi yang dibangun untuk mempublikasikan ide dan gagasan, maupun informasi tentang desa di Nusantara. Isi informasi dan berita berasal dari sumber dan media yang dipercaya. Media ini bersifat privasi dan memiliki tujuan positif untuk membantu desa mendapatkan informasi. Media ini bukan untuk bisnis.

Check Also

Alokasi Dana Desa Perlu Instrumen Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *