Home / TERKINI / Hasil Audit BPKP Temukan Kerugian Negara Rp 1 Milyar Lebih, Dugaan Korupsi Dana Desa Lokbuntar Banjar Segera Disidangkan
Tipidkor Polres Banjar Petugas Tipidkor Porles Banjar sedang mengukur jalan Desa Lokbuntar Kecamatan Sungaitabuk, Kabupaten Banjar, yang dibangun menggunakan Dana Desa namun diduga dananya dikorupsi./Foto Banjarmasinpos

Hasil Audit BPKP Temukan Kerugian Negara Rp 1 Milyar Lebih, Dugaan Korupsi Dana Desa Lokbuntar Banjar Segera Disidangkan

MARTAPURA – Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Banjar akhirnya melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus korupsi Dana Desa Lokbuntar Kecamatan Sungaitabuk ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Selasa (13/8/2019).

Tersangka merupakan Kepala Desa Lokbuntar, Kusairi alias Usai.

Dia dijerat dengan Undang-undang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Baca : Korupsi Dana Des, Anak BapaknJadi Tersangka

Dalam berkas yang diterima Jaksa Penuntut Umum (JPU), salah satu bukti yang dilampirkan penyidik Tipidkor Satreskrim Polres Banjar yakni hasil audit BPKP tentang adanya kerugian negara sebesar Rp 1 milar lebih.

Plt Kasipidsud Kejaksaan Negeri Banjar, Andi Akbar Subari mengatakan, pihaknya setelah melakukan penelitian dan melihat barang bukti, kasus ini selanjutnya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Martapura untuk menjalani persidangan.

Kusairi dijerat Undang-undang Tipikor pasal dua ayat satu Junto pasal tiga Nomor 31 tahun 1999, Junto Undang-undang 20 Tahun 2001 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Baca : Pemborong Melarikan Diri, Kades Ini Ditetapkan Tersangka Korupsi DD Pembangunan Balai Desa

Kasus dugaan korupsi dana Desa Lokbuntar Kecamatan Sungaitabuk kini dalam tahap dua di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan akan disidangkan di PN Martapura dalam satu pekan kedepan.

Tersangka yakni Pambakal Desa Lokbuntar memberikan kepercayaan kepada kuasa hukumnya, Supiansyah Darham untuk mencarikan saksi ahli guna meringankan tuntutan.

Diberitakan sebelumnya, sudah dua bulan lebih Kepala Desa atau Pambakal Lokbuntar Kecamatan Sungaitabuk, Kusairi alias Usai mendekam di rumah tahanan Polres Banjar.

Pambakal itu tersangkut kasus dugaan korupsi, penggunaan dana desa dengankerugian negara Rp 1,8 miliar.

Kasat Reskrim Polres Banjar, AKP Sofyan melalui Kanit Tipikor Polres Banjar, Ipda Syahrizal membenarkan, Kepala Desa Lokbuntar Kecamatan Sungaitabuk Kabupaten Banjar itu sudah ditahan di Rutan Polres Banjar sejak 17 Juni 2019.

Perkaranya sudah P21, penyidikan sudah lengkap oleh JPU dan tersangka beserta barang bukti akan dilimpahkan ke kejaksaan.

Dia menjelaskan, bahwa pada tahun 2016 sampai dengan Juli 2018 di Desa Lokbuntar Kecamatan Sungaitabuk Kabupaten Banjar telah dilaksanakan pembangunan jalan paving blok.

Modusnya dengan cara mark up dan membuat SPJ disesuaikan dengan RAB, dengan menggunakan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2016-2018, dengan total anggaran Rp 1.849.520.995,00.

Berdasarkan hasil audit BPKP, kemudian ditemukanlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.058.006.657,00.

Semua pengeloaan keuangannya diatur oleh Kepala Desa dan sekaligus memegang uangnya.

“Mark up material dan menyesuaikan isi RAB dan SPJ, kerugian negara Rp 1 miliar lebih,” imbuh Syahrizal.

Baca : Dana Desa Digunakan Buat Nikah Lagi, Kades Ini Ditetapkan Tersangka

Tersangka lanjut Syahrizal dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dia menghimbau kepada semua pambakal di Kabupaten Banjar, dana desa merupakan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat (swakelola) dan pembangunan sampai dengan pelosok desa sesuai dengan Nawacita tiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah atau desa.

Maka, pengelolaan oleh kades atau pembakal harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seluruh aparatur pemerintah desa harus mematuhi peraturan pengelolaan keuangan keuangan desa khususnya dalam penggunaan dana desa. Pihaknya mendorong semua elemen masyarakat melakukan pengawasan dan memberikan informasi terkait penggunaan keuangan dana desa.

Sumber : Banjarmasinpost.co.id

About aan

Media ini Merupakan sarana informasi yang dibangun untuk mempublikasikan ide dan gagasan, maupun informasi tentang desa di Nusantara. Isi informasi dan berita berasal dari sumber dan media yang dipercaya. Media ini bersifat privasi dan memiliki tujuan positif untuk membantu desa mendapatkan informasi. Media ini bukan untuk bisnis.

Check Also

Pembukaan Seleksi CPNS Molor, BKN Bakal Gelar Ratas

JAKARTA – Pemerintah membuka seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Oktober 2019. Seleksi ini …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *