Home / TERKINI / Diselewengkan Rp 154 Juta, Kades dan Kasi Pemerintahan Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa

Diselewengkan Rp 154 Juta, Kades dan Kasi Pemerintahan Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa

Jambi- Satreskrim Polres Batanghari menetapkan dua orang tersangka dalam kasus korupsiDana Desa (DD) Napal Sisik, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2018.

Dua orang yang terseret dalam kasus penyelewengan DD ini yaitu Sargawi (45) selaku Pjs Kepala Desa Napal Sisik periode 2017-2018. Sargawi juga merupakan PNS di SD 31. Kemudian Bambang Heri Jasmani (30) selaku Kasi Pemerintahan Desa Napal Sisik/Mantan Ketua TPK tahun 2018.

Baca Juga : 

Hal ini disampaikan oleh Kasat ReskrimPolres Batanghari, Iptu Orivan Irnanda. Ia mengatakan, dua orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada 2 September 2019.
“Penetapan status tersangka pada dua pejabat Desa Napal Sisik ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi,” ujarnya seperti dilansir tribunjambi com, Selasa (10/9).

Orivan melanjutkan, berdasarkan penghitungan oleh Inspektorat Kabupaten Batanghari, dana yang diselewengkan berjumlah Rp 154 juta lebih.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa pada 2018 lalu, Desa Napal Sisik ini mendapat anggaran DD yang bersumber dari APBN sejumlah Rp 732 juta.

Lalu dalam penggunaan anggaran tersebut terdapat sejumlah kegiatan, yaitu pemeliharaan gedung PAUD, Posyandu, gedung serba guna dan pengadaan sarana/prasarana olahraga.

“Dari 4 kegiatan itu ditemukan kerugian dari dua kegiatan yaitu kegiatan pemeliharaan gedung serba guna sekira Rp 51 juta serta pengadaan sarana/prasarana olahraga dengan kerugian Rp103 juta,” sebut Orivan.

Saat ini, kedua tersangka belum dilakukan penahanan. Lantaran masih dalam proses penyidikan lebih lanjut.

Baca Juga : 

 

“Keduanya secepatnya akan kita lakukan penahanan. Dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka tambahan yang terseret dalam kasus ini dari pengembangan selanjutnya,” jelasnya.

Kedua tersangka disangkakan pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo UU RI no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana atau persangkaan Subsider pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo UU RI no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

“Ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara,” pungkasnya. (*)

sumber : tribunhambi.com

About aan

Media ini Merupakan sarana informasi yang dibangun untuk mempublikasikan ide dan gagasan, maupun informasi tentang desa di Nusantara. Isi informasi dan berita berasal dari sumber dan media yang dipercaya. Media ini bersifat privasi dan memiliki tujuan positif untuk membantu desa mendapatkan informasi. Media ini bukan untuk bisnis.

Check Also

Korupsi Dana Desa Hingga Rp 156 Juta, Mantan Kades di Bojonegoro Dijebloskan Penjara

Bojonegoro – Korupsi dana desa, seorang mantan kepada desa (kades) di Bojonegoro diamankan. Kades bernama Totok …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *