Home / TERKINI / APBN Tak Bisa Dirubah, Mendagri Sebut Penyelarasan Gaji Kades dan Parades Dimulai Tahun Depan
Pengurus Pusat PPDI bertemu Mendagri RI di Jakarta

APBN Tak Bisa Dirubah, Mendagri Sebut Penyelarasan Gaji Kades dan Parades Dimulai Tahun Depan

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani menggelar rapat koordinasi (rakor) tentang penyetaraan penghasilan tetap bagi kepala daerah dan perangkat desa di Kantornya,Jakarta, Selasa (18/2).

BACA JUGA :  Presiden Janji Tahun Ini Penyetaraan Golongan IIa

Hadir dalam rapat ini yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dan perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Thahjo mengatakan, dalam rapat yang dipimpin Menko PMK tidak banyak membicarakan hal teknis mengenai penyetaraan gaji. Hanya saja beberapa perwakilan yang hadir diminta untuk menyelaraskan mengenai peraturan pemerintah tentang gaji perangkat desa tersebut.

“Tidak membuat keputusan apa-apa hanya menyelarasikan saja,” kata Tjahjo usai melakukan rapat di Kementerian PMK, Jakarta.

Tjahjo mengatakan, sesuai dengan kesepakatan revisi tentang gaji perangkat desa tersebut ditargetkan selesai pada akhir Febuari nanti. “Tadi dipastikan selesai pada bulan Febuari,” imbuhnya.

Seperti diketahui, untuk penyetaraan gaji perangkat desa pemerintah perlu merevisi PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, pemerintah juga akan merevisi PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Meski demikian, Tjahjo menegaskan penyetaraan gaji perangkat desa ini baru akan direalisasikan pada tahun depan atau dimulai Januari 2020. Pemerintah juga akan melakukan koordinasi dengan beberapa perangkat daerah terkait dengan keputusan ini.

“(Mulai efektif kapan?) efektif tahun depan. Nanti diputuskan Januari tahun 2020. Gak mungkin (tahun ini karena) mungkin perubahan APBN APBD serupiah pun tidak mungkin karena udah sepakat,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Eko Putro, dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo serta disaksikan oleh Menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, pemerintah memutuskan untuk menyetarakan gaji kepala desa (kades) dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II A mulai Maret 2019.

Persiapan dari keputusan ini pun ditargetkan selesai sebelum Februari 2019, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

Sumber : https://m.merdeka.com/uang/menteri-tjahjo-sebut-penyetaraan-gaji-kades-dimulai-tahun-depan.ht

About aan

Pernah bergelut di dunia jurnalistik selama 5 tahun dan dua tahun sebagai Sekretaris Desa. Media ini Merupakan sarana informasi yang dibangun untuk mempublikasikan ide dan gagasan, maupun informasi tentang desa di Nusantara. Isi informasi dan berita berasal dari sumber dan media yang dipercaya. Media ini bersifat privasi dan memiliki tujuan positif untuk membantu desa mendapatkan informasi. Bukan untuk bisnis, pengelola menerima berita dari desa dan artikel seputar desa. : WA :081364175687 dan email : neniastaria1987@gmail.com

Check Also

Sembunyi Saat Jadi DPO, Mantan Kades Ini Diringkus Polisi Dugaan Korupsi Dana Desa 2017

BATUBARA – Arifin, mantan Kepala Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara …

9 comments

  1. Diapusi meneh………

  2. Janjimu selalu palsu..kau yang berjanji kau yang mengingkari…

  3. Ratna sarumpaet dijuluki ratu hoax,terus yang raja hoax siapa ??..selama menjadi pemimpin belom pernah pun kebijakanya yang pro prangkat desa…hemmmmm

  4. Janji janji dan janji

  5. Apbdes bisa ada perubahan 1 dan 2 masuk APBN gak ada perubahan heeeee pokoknya disyukuri aja nikmat yang di beri saat ini

  6. Terpingkal-pungkal….
    Doski mungkin khilaf bahwa di negeri ini baik di pusat, daerah, bahkan di desa, dalam penganggaran ada istilah APBN/D Perubahan, APBDes Perubahan. Jadi apanya yg tidak mungkin/tidak bisa dirubah?