Home / KOLOM PENULIS / Alokasi Dana Desa Perlu Instrumen Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Alokasi Dana Desa Perlu Instrumen Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang belum dapat diatasi secara tuntas hingga saat ini.

Tidak hanya di daerah pedesaan kemiskinan dapat terjadi. Akan tetapi, di kota-kota besar permasalahan tersebut juga terjadi. Bahkan hampir setiap tahun permasalahan kemiskinan menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, potret kemiskinan masih terlihat jelas di negeri ini.

Akan tetapi pada Maret 2018, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) presentase penduduk miskin di Indonesia hanya sebesar 1 digit yaitu 9,82 persen. Jika melihat periode sebelumnya tepatnya pada September 2017, presentase kemiskinan mencapai 10,12 persen.

Begitu pula pada September 2018, presentase kemiskinan menurun menjadi 9,66 persen. Presentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2018, berbeda jauh dengan kondisi pada tahun 1999. Kala itu, Indonesia tercatat memiliki presentase kemiskinan sebesar 23,43 persen.

Melihat presentase penduduk miskin yang mengalami penurunan pada September 2018 dibandingkan tahun 1999 bukan berarti permasalahan kemiskinan di negeri ini dapat tuntas teratasi. Akan tetapi, perlu dilakukan evaluasi-evaluasi agar permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik. Begitu pula ketika adanya kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut haruslah tepat sasaran agar terjadi peningkatan dalam hal penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Memperhatikan Kemiskinan

Solusi dalam mengatasi kemiskinan, alangkah sebaiknya tidaklah dilihat hanya dari jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Akan tetapi perlu dilihat juga dari angka indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di suatu wilayah. Dua hal tersebut memang belum familiar di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi dua hal tersebut penting untuk dilibatkan dalam menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Menurut BPS, indeks kedalaman kemiskinan dapat mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Lain halnya dengan indeks keparahan kemiskinan yang dapat mengukur penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin besar nilai indeks maka semakin besar terjadi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Baik indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan, data-data tersebut diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS.

Misalnya pada September 2018, Provinsi Papua mengalami presentase penduduk miskin terbesar di Indonesia yaitu sebesar 27,43 persen. Hal ini dikarenakan nilai indeks kedalaman kemiskinan provinsi tersebut dalam waktu yang sama yaitu sebesar 5,91. Sedangkan nilai indeks keparahan kemiskinan sebesar 1,82. Dari nilai-nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Papua masih terlalu jauh di bawah jurang kemiskinan.

Alokasi Dana Desa

Mengingat permasalahan kemiskinan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, daerah pedesaan pun mengalami permasalahan tersebut. Salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan yaitu melalui alokasi dana desa. Bahkan menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam lima tahun ke depan dana desa akan dinaikkan.

Dana desa pun perlu dialokasikan dengan tepat. Apabila pengalokasian dana desa tidak tepat, dikhawatirkan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam mengurangi angka kemiskinan di pedesaan, alangkah baiknya tidak hanya memperhatikan jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Akan tetapi juga perlu diperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah tersebut.

Tentu perlu diperhatikan, misalnya apabila  dua desa memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif sama sedangkan memiliki rata-rata pengeluaran per hari warga miskinnya yang berbeda, melalui kasus seperti ini, alangkah baiknya memahami di desa mana dana desa lebih diprioritaskan. Hal ini dikarenakan agar desa yang lebih diprioritaskan tersebut dapat bangkit dari permasalahan kemiskinan.

Selain itu, alokasi dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Mengingat diperkirakan Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2035, oleh karena itu peran kualitas pendidikan dan kesahatan sangat penting dalam menyambut bonus demografi dan tidak menjadikan bonus demografi menjadi “zonk demografi”.

Penulis : Dyah Makutaning Dewi

Mahasiswi Politeknik Statistika STIS Jakart

About aan

Media ini Merupakan sarana informasi yang dibangun untuk mempublikasikan ide dan gagasan, maupun informasi tentang desa di Nusantara. Isi informasi dan berita berasal dari sumber dan media yang dipercaya. Media ini bersifat privasi dan memiliki tujuan positif untuk membantu desa mendapatkan informasi. Media ini bukan untuk bisnis.

Check Also

Kasus Kontroversi Bibit Padi, Kebijakan Pengendalian Beras dan Produk produk Yang mengusai Hajat Hidup Orang Banyak 

  Semarang – Mengingat semakin ramainya dan carut marut kasus Penangkapan peredaran bibit padi yang …