Home / REGIONAL / Akhirnya Pemerintah Revisi PP Nomor 47, Perangkat Desa Terima Penghasilan Rp 2.022.000
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bertemu dengan PP PPDI di Kantor Kemendagri

Akhirnya Pemerintah Revisi PP Nomor 47, Perangkat Desa Terima Penghasilan Rp 2.022.000

 

JAKARTA – Pemerintah Pusat sudah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47. Revisi tersebut pada saat ini berada di tanggan Sekretaris Negara, Jumat (01/02/2019).

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Mujito mengatakan, revisi PP ini,  perangkat desa diberikan penghasilan serkurang-kurangnya setara dengan Aparatus Sipil Negara (ASN) golongan IIa.

Baca Juga : Ppdi Temui Kepala Staf Presiden Minta Skb 4 Menteri Ditinjau Ulang

“Bahwa revisi PP saat ini sudah ada di Sekneg dan baru dimintakan paraf para menteri (8 menteri ) di harapkan minggu depan sudah selesai, dan ditandatangi pak Presiden,” ujar Mujito, usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri dan Dirjend BPD

Pengurus Pusat PPDI bertemu Mendagri RI di Jakarta

Ia menyebut, secara garis besar revisi PP ini perangkat desa diberikan penghasilan sekurang-kurangnya setara Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan IIa, yakni terhitung dari O tahun sebesar Rp 2.022.000. hanya saja kata Mujito untuk gaji perangkat desa ini belum dapat mempertimbangkan lama perangkat bekerja di kantor desa.

Baca Juga :  Presiden Penuhi Tuntutan Perangkat Desa Gaji Perangkat Desa Setara Pns

“Untk tahun ini belum mempertimbangkan masa jabatan karena dalam APBN  2019 belum ada alokasi anggaran tambahan untuk Penghasilan Tetap (Siltap),” ujar Mujito.

Keberhasilan revisi PP ini sebut Mujito berkat rekan-rekan perangkat desa di seluruh Indonesia yang hadir dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Jilid II pada 141.

“Ini berkat kekompakan rekan-rekan perangkat desa di seluruh Indonesia, sehingga revisi PP berhasil kita perjuangkan. Tanpa aksi mana mungkin pemerintah merespon. Saya tegaskan lagi, bukan karena ketua PPDI dan Sekjen tapi perjuangan rekan-rekan semua. Saya ucapkan terimakasi kepada rekan-rekan” tegas Mujito melalui sambungan telponya kepada sungaibuluhungarnews. (aan)

About admin

Check Also

Tunjangan Belum Dibayar, 147 Desa di Sikka Berhutang

MAUMERE – Belum direalisasikanya pembayaran tunjangan aparat pemerintah desa dan BPD serta biaya operasional pemerintahan desa …

7 comments

  1. Berapa Besaran Gaji untuk Kades dan Sekdes?
    Tentunya sudah ada bunyinya,

  2. Jaginya lumayan

    Yang lebih lumayanagi
    Koropsinya kepala desa

    Bantuan katakanlah 1M
    Tpi pembangunan minim di desa
    Paling cuma selokan sama jalan kecil kecil

    Trs pengembangan SDM sama SDA nya mana
    Tolong pengawas
    Awasi desa dengan baik baik
    Biar bangsa ini maju

    Paling banyak kepala desa korupsi itu di kangean kecamatan arjasa kabupaten sumenep propensi jawa timur

    Paling LPJ nya dimanipulasi

    • betul

    • Sejak adanya dana desa ditempat saya selalu diperiksa setiap tahun oleh Inspektorat jdi klo pembangunan tdk sesuai dg rab nya walaupun cuma 1 cm ttp diminta pertanggungjawabannya pertama disuruh mengembalikan uangx ke negara klo tdk mampu baru dimasukkan ke penjara.. malah semakin tahun semakin sulit pemeriksaannya

  3. betul

  4. Btul

  5. Ya, kadang saya juga heran. Kok siltap perangkat Desa tidak sama.Saya terima siltap satu juta, cair 4 bulan sekali kalau lancar. Kekosongan perangkat diisi jadi berkurang, sekitar 800 rb per bulan. Jadi kesimpulan saya memang pp yang dulu setengah hati terkesan diskriminasi.Semoga setelah direvisi nasib kita perangkatnya desa menjadi lebih baik.